Juknis TPG 2015

Juknis TPG 2015

Juknis_TP_Transfer__24_Feb_2015_

4
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten /Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;
7. Satuan Pendidikan dan Guru; dan
8. Instansi terkait lainnya.

5
BAB II
TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
II.A.
Pengertian
Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas
profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain
mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru,
meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui mekanisme dana transfer adalah tunjangan yang
diberikan kepada seluruh guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi
persyaratan lainnya.
Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, serta
diberikan kepada guru PNSD yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II.B.
Besaran Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai
peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi
persyaratan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.
1. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2015 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah terbaru tentang kenaikan gaji PNS tahun 2014.
2.Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2015, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
3. Besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
II.C.
Sumber Dana Sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
dinyatakan bahwa tunjangan profesi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2015 dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6
melalui mekanisme dana transfer daerah. Pagu alokasi tunjangan profesi guru
dana transfer ke
daerah dalam
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang
Rincian A
nggaran
P
endapatan
B
elanja
N
egara
Tahun Anggaran 2015
adalah sebesar Rp. 70
.252.670.000,
dengan mekanisme
sebagaimana diatur d
alam PMK Nomor 241/PMK.07/2014 t
entang
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
adalah
sebagai berikut.
1.
Sisa dana tunjangan profesi tahun sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum
Daerah digunakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari dana untuk membayar
tunjan
gan profesi tahun berjalan dan membayar tunjangan profesi kurang bayar tahun
tahun sebelumnya.
2.
Transfer dana
Tunjangan Profesi Guru PNSD
dari Kas Negara
ke kas daerah
dilakukan
sebanyak 4 kali dalam setahun (setiap triwulan)
dengan
besaran
sebagai berikut:
30% untuk
triwulan satu, 25% untuk triwulan dua dan tiga, 20% untuk triwulan empat.
3.
Pelaksanaan transfer Tunjangan Profesi Guru PNSD
triwulan II
dilakukan
apabila
Pemerintah daerah telah
menyampaikan
laporan realisasi semester 1 dan semester 2 tahun
sebe
lumn
ya kepada Kementerian Keuangan c
.q Dirjen Perimbangan Keuangan dan
Keme
n
terian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.
Bagi kabupaten/kota yang memiliki sisa dana dan PAGU Tahun 2015 di Rekening Kas Umum
Daerah tahun berjalan tidak mencukupi untuk membayar kebutuha
n reguler tahun 2015
dan kurang bayar (
carry over
), agar memberitahukan kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
5.
Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganalisa pemberitahuan atas
kekurangan alokasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru
PNSD, kemudian memberikan
rekomendasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan untuk
membayarkan kekurangan tersebut kepada provinsi/kab/kota agar mencukupi jumlah yang
diusulkan.
6.
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimban
gan berdasarkan rekomendasi
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kekurangan pembayaran akan
mencairkan Dana Cadangan.
7.
Dalam hal Dana Cadangan tidak mencukupi untuk memenuhi alokasi sesuai rekomendasi
Kementerian Pendidikan dan Kebuda
ya
an, maka a
kan diperhitungan sebagai kurang bayar
pada alokasi tahun berikutnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.
Kem
enteri
an
K
euangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
akan melakukan penghentian
transfer Tunjangan Profesi Guru PNSD,
a.
Pada triwulan 1, apab
ila Daerah
mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah
yang cukup untuk membayar tunjangan
P
rofesi
Guru PNSD dan membayar kurang
bayar
selama satu
tahun;
b.
Pada triwulan 2, apabila Daerah
mampu membayar kebutuhan T
unjangan
P
rofesi
Guru PNSD selama satu
tahun menggunakan
sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah
ditambah alokasi triwulan 1;
c.
Pada triwulan 3, apabila Daerah mampu membayar kebutuhan T
unjangan
P
rofesi
Guru PNSD selama satu tahun menggunakan
sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah
ditambah aloka
si triwulan 1 dan triwulan 2
;

7
d.
Pada triwulan 4, apabila Daerah mampu membayar kebutuhan T
unjangan
P
rofesi
Guru PNSD selama satu tahun menggunakan
sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah
ditambah alokasi triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3.
9.
Kem
enteri
an
K
euangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
menghentikan pelaksanaan
transfer tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
10.
Penghitungan alokasi TPG PNSD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk
memperhitung
kan adanya kurang bayar dan sisa dana di kas daerah atas penyaluran TP
Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.
11.
Apabila diperlukan u
ntuk
memverifikasi
sisa dana di kas daerah dan kurang bayar
alokasi
TPG PNSD tersebut,
dapat dilakukan
audit oleh Bad
an Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
II.D.
Kriteria Guru Penerima
Tunjangan profesi melalui mekanisme transfer diberikan kepada guru PNSD yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pen
didikan dan Kebudayaan mengenai penerima
tunjangan profesi guru PNSD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
Kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer daerah adalah
sebagai berikut.
1.
Guru PNSD yan
g mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
2.
Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di
bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.
Memiliki satu atau lebih sertifikat pe
ndidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru
(NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya
memiliki satu (1) NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat
pendidik.
4.
Memiliki Surat Kepu
tusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
5.
Sebelum berlakunya Pasal 17 mengenai rasio guru siswa pada Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru, pada awal tahun 2016 bagi satuan pendidikan yang h
anya
memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa
dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK.
6.
Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya.
(Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

8
7.
Beban kerja guru adalah sekurang
kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan
sebanyak
banyaknya 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai
dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
8.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikecualikan apabila guru:
a.
Mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum
2013 pada semester pert
ama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua
tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di
SMP/SMA/SMK
tersebut
tidak dapat memenuhi
beban mengajar minimal 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka
per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan
melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2015
tentang
Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru
yang Bertugas pada
SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi
Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015
.
b.
Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit
6 (enam) jam
tatap muka per minggu
yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang
dimilikinya
atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan
pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
c.
Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepal
a satuan pendidikan, mengajar paling
sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan
puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru
bimbingan dan konseling/konselor
adalah sebagai berikut.
1)
untuk
jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP adalah.
i.
1
9 rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
ii.
10
18 rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iii.
≥18 rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
2)
untuk jumlah wak
il kepala satuan pendidikan jenjang SM
A/SMK
adalah
i.
1
9 rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
ii.
10
18 rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iii.
19
27 rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iv.
≥27 rombel = 4 (empat)
orang wakil kepala satuan pendidikan.
d.
Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang
SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program
keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya,
mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. Pengangkatan
tugas tambahan pada huruf
d
ini oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas
pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota
dengan mengacu pada persyaratan yang telah
ditentukan dal
am Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga
perpustakaan sekolah/madrasah. “
Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan
jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu
orang, mempunyai lebih dari enam rom
bongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi

9
minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala
perpustakaan sekolah/madrasah
”.
e.
Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling mengampu paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) peserta didik
pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu
paling sedikit 40 orang peserta didik di satminkalnya.
f.
Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6
(enam) jam tatap muka per minggu; guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB
atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru
pembimbing khusus.
g.
Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang
daerahnya/desan
ya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian
Desa
,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan transmigrasi
dan Kement
erian
Pendidikan dan Kebudayaan.
h.
Bagi guru yang bertugas pada
satuan pendidikan khusus, dimana peserta didiknya
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
i.
Bagi guru yang bertugas pada sekolah
kecil (unit sekolah baru yang memenuhi
persyaratan pendirian sekolah baru
dengan jangka waktu yang dipersyaratkan
),
sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian
sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darur
at yang tidak berada di
daerah khusus, dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar
tunjangan profesinya
tetap
dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan
ekuivalensi sebagaimana terdapat dalam lampiran. Bukti dokumen atau pemberk
asan
sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh Pemerintah/
dinas pendidikan
provinsi/kab
upaten
/kota
sesuai dengan kewenangannya
.
j.
Bagi guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional adalah:
i.
Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di l
uar negeri;
ii.
Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara
lain atas dasar kerjasama
antar
negara.
k.
Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki
keterampilan atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan
oleh guru
lebih dari 1 (satu) orang
dengan keahlian yang dibutuhkan.
9.
Belum pensiun.
10.
Tidak beralih status
dari guru atau pengawas sekolah.
11.
Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas
di bawah binaan Kement
erian Pendidika
n dan Kebudayaan.
12.
Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
13.
Dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan da
n Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN
RB/10/2011, 48 Tahun

10
2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai
Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan
pendidikan
, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan
perencanaan kebutuhan guru seluruh
Provinsi/kabupaten/kota
. Mereka masih
mendapatkan tunjangan profes
inya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila
yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana
diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013
tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
14.
Dinas pendidikan
Provinsi/kabupaten/kota
mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang
memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Direktorat
Pembinaan PTK terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.
15.
Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2
011 terjadi perubahan
nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan
mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah
Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk kelengkapan
persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang
studi sertifikasi
guru dalam daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum
dan setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan SDM
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.
16.
Bagi guru yang sudah memiliki serifikat
pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon
pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang
bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.
17.
Ketentuan bagi pengawas adalah sebagai berikut.
a.
Pengawas
TK melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk TK,
Pengawas SD melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk SD
dan mapel olahraga dan agama, Pengawas mapel melaksanakan tugas pengawasan
akademik dan manajerial untuk SMP/SMA/S
MK. Bagi pengawas mata pelajaran, dalam
melaksanakan tugas kepengawasannya, wajib memiliki sertifikat pendidik
kepengawasan sesuai peruntukannya.
i.
Pengawas TK/RA melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 10 satuan
pendidikan tingkat TK/RA.
ii.
Pengawas SD/MI
melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 10 satuan
pendidikan tingkat SD/MI, termasuk tugas pengawasan terhadap guru agama
dan penjasorkes di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
iii.
Pengawas mata pelajaran di SMP/MTs dapat memenuhi beban kerja tugas
pengawasan di SMA/MA dan/atau SMK/MAK pada mata pel
ajaran yang sama
dan sebaliknya.
iv.
Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK melaksanakan tugas pengawasan
paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat
puluh) guru; dalam hal tid
ak mencukupi satuan pendidikan, maka pengawas

11
satuan pendidikan yang belum memenuhi jumlah satuan pendidikan yang
menjadi binaannya, dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan melakukan
pembinaan guru sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan/ sertifik
at
pendidik yang dimilikinya. Adapun ekuivalensi satuan pendidikan terhadap
jumlah guru adalah 1:6.
v.
Pengawas Sekolah Luar Biasa melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 5
(lima) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru termasuk guru
pembimbing
khusus, baik yang ada di SLB maupun sekolah inklusi. Adapun
ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.
vi.
Pengawas Bimbingan dan Konseling melaksanakan tugas pengawasan paling
sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling.
vii.
Pengawas
Sekolah yang bertugas di daerah khusus melaksanakan tugas
pengawasan paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang
satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru. Adapun ekuivalensi satuan
pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:3.
viii.
P
engawas satuan pendidikan TK/RA
atau
SD/MI di suatu kecamatan
/kabupaten
yang terdapat desa tertinggalnya sehingga
jumlah satuan pendidikan yang
dibina
paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan
dan tidak terdapat pengawas
lain, maka
pengawas tersebut tetap
mendapat tunjangan profesi.
ix.
Pengawas Sekolah wajib melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja
guru dari guru yang menjadi binaannya.
b.
Guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar
di satuan pendidikan
(masih
aktif mengajar
sesuai dengan peraturan
perundangundangan
)
.
18.
Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006
dimungkinkan
menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan
.
19.
Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang
menggunakan Kurikulum 2013 diatur
sebagai berikut.
a.
Guru kelas/guru matapelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina
pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari
pemenuhan beban kerja guru paling banyak
2 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru
yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstrakurikuler
wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut.
i.
Jumlah rombel 1
6 = 1 pembina pramuka
;
ii.
Jumlah rombel 7
12 = 2 pembina pramuk
a
;
iii.
Jumlah rombel 13
18 = 3 pembina pramuka
;
iv.
Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka
.
b.
Bagi guru SMK dan SMA yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum
2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali
bahasa Inggris, t
ermasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat

12
diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat
pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
c.
B
erdasarkan Lampiran I Surat Eda
ran Kepala BPSDMPK dan PMP No. 29277/J/LL/2014
Tanggal 25 November 2014 mengenai Jenis dan Sertifikat Pendidik
Guru Pengampu
Mata Pelajaran
tertentu pada
Kurikulum 2013
:
Guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu
matapelajaran prakarya
di SMP.
Guru paket kejuruan SMK dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP atau
matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA sesuai dengan KD pada
matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan
pengolahan)
.
Guru Fisika
,
Kim
ia, Biologi,
d
an Ekonomi
dapat mengajar matapelajaran prakarya
dan kewirausahaan di SMA dengan syarat sudah mengikuti pelatihan penajaman
aspek prakarya dan kewirausahaan
.
Guru SMK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu matapelajaran
prakarya ses
uai dengan KD pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan,
rekayasa, budidaya, dan pengolahan)
.
Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar
matapelajaran pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK.
Guru
kewirausahaan di SMK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan dengan
dengan syarat sudah mengikuti pelatihan penajaman aspek prakarya
.
Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan
SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurik
ulum yang berlaku pada
rombongan belajar yang dibinanya
d.
Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal
sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan
lokal paling banyak 2 (dua) jam per ming
gu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang
meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana
termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan
lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan
.
e.
Bertug
as sebagai guru TIK/KKPI memberikan layanan kepada paling sedikit 150
(seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan
pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013
.
Jumlah peserta didik yang dilayani
pada satminkal palin
g sedikit 40 peserta didik.
f.
Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang
melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus
membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
g.
Bagi Guru TIK
/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala
Sekolah
/
Kepala Laboratorium
/Kepala Perpustakaan
yang melaksanakan Kurikulum
2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling
sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik
.

13
h.
Bagi
Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013
dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta
didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap
penting di dalam strukt
ur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah
maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi Mata pelajaran Agama dan
Penjasorkes.
i.
Bagi Satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan Kurikulum 2013
dapat menambah beban belajar per minggu sesua
i dengan kebutuhan belajar peserta
didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap
penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerin
tah
maksimal 2 (dua) jam/minggu.
II.E.
Persyaratan Administrasi
Bagi guru yang
dipindahtugaskan sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri, agar dapat
dibayarkan tunjangan profesinya sesuai dengan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013, wajib
melampirkan dokumen berupa:
1.
Surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alihtugas antar
satuan pendidikan,
antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran
dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru
PNS
.
2.
Surat pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat
mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat.
Dokumen pada angka 1 dan 2, dikirim ke Direktorat P2TK terkait. Tunjangan profesi bagi guru
yang dipindahtugaskan antarkabupaten/kota, akan diperhitungkan pada tahun berikutnya dan
menjadi tanggungan kabupaten/kota yang baru.

Tentang ahsan ahmad

Lahir di Jepara, 12 Juli 1971 Aktif di organisasi kemasyarakatan dan mengabdi di lembaga pendidikan
Pos ini dipublikasikan di Peraturan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s