RUU DESA

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :  a.   bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan huruf a, Pemerintah Pusat berkewajiban menata kembali pengaturan mengenai desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

Mengingat   :     Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan :

1.      Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.      Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.      Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4.      Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

5.      Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.      Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah desa.

7.      Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.

8.      Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

9.      Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.

10.    Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.

11.    Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.

12.    Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

13.    Pembentukan desa adalah pemberian status desa.

14. Penghapusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan.

15.    Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

16.    Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

17.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.

18.    Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

19.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.

20.    Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

21.    Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa;

22. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan desa;

23.    Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Di daerah kabupaten/kota dibentuk desa yang pengelolaannya berbasis masyarakat.

Pasal 3

(1)    Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan atau kebijakan lainnya mengenai desa wajib memperhatikan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

(2)    Pemerintahan daerah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3)    Pemerintahan daerah dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria yang diatur dengan peraturan pemerintah.

(4)    Bagi daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dalam pengaturan desa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

BAB II

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan penataan desa.

(2) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan

d. meningkatkan daya saing desa.

(3) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pembentukan desa;

b. penghapusan desa;

c. penggabungan desa;

d. perubahan status desa; dan

e. penyesuaian kelurahan.

 

Bagian Kedua

Pembentukan Desa

Pasal 5

(1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.

(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.   pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;

b.   penggabungan dari bagian wilayah desa dari desa yang bersandingan menjadi 1 (satu) desa; atau

c.   penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

(3) Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

(4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

1)   Jawa dan Bali paling sedikit 5000 jiwa atau 1250 kepala keluarga;

2)   Sumatera paling sedikit 3000 jiwa atau 750 kepala keluarga;

3)   Kalimantan dan Sulawesi paling sedikit 2500 jiwa atau 625 kepala keluarga; dan

4)   Nusa Tenggara, Maluku, Papua paling sedikit 1000 jiwa atau 250 kepala keluarga.

c.   luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;

d.   wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam desa;

e.   sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;

f.    memiliki potensi desa;

g.   batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;

h.   tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan

i.    tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa.

Pasal 6

Pemerintah pusat dapat memprakarsai pembentukan desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 7

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Penghapusan Desa

Pasal 8

(1)    Penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.

(2)    Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

 

Bagian Keempat

Penggabungan Desa

Pasal 9

Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :

a.   Dua desa atau lebih yang berdampingan dalam satu kecamatan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan;

b.   Dua desa atau lebih yang berdampingan dapat bergabung menjadi desa berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Desa

Pasal 10

(1)    Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

(2)    Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan persyaratan :

a.   luas wilayah tidak berubah;

b.   jumlah penduduk:

1)   Jawa dan Bali paling sedikit 6000 jiwa atau 1500 kepala keluarga;

2)   Luar Jawa dan Bali paling sedikit 3000 jiwa atau 750 kepala keluarga;

c.   prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai;

d.   potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;

e.   kondisi sosial budaya masyarakat yang beranekaragam dan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) penduduknya mempunyai mata pencaharian non pertanian;

f.    meningkatnya volume pelayanan masyarakat;

g.   memiliki batas kelurahan yang dinyatakan dengan peta batas kelurahan; dan

h.   tersedianya dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pendanaan penyelenggaraan kelurahan.

(3)    Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

(1)    Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah kabupaten/kota.

(2)    Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

 

Pasal 12

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan berlaku terhitung sejak ditetapkan nomor registrasi dan pengaturan kode desa oleh Menteri.

Bagian Keenam

Penyesuaian Kelurahan

Pasal 13

(1)    Penyesuaian kelurahan adalah perubahan status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan.

(2)    Penyesuaian kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa serta penyesuian kelurahan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 15

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 16

(1)           Kewenangan desa mencakup :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;

b.   kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota;

c. kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa; dan

d. kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d disertai dengan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 18

Masyarakat desa mempunyai hak :

a. mencari, meminta, mengawasi dan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya;

b.   memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya;

d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa lainnya, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa; dan

e.   mendapatkan perlindungan dari ancaman ketentraman dan ketertiban.

Pasal 19

Masyarakat desa mempunyai kewajiban :

a.   membela kepentingan lingkungannya;

b.   membangun diri dan lingkungannya;

c.   mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di desanya;

d.   mendorong terciptanya situasi yang aman;

e.   menghadiri musyawarah dan gotongroyong; dan

f.    ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

Pasal 20

Desa mempunyai hak:

a.   mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;

b.   memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya;

c.   mengelola kelembagaan desa; dan

d.   mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa.

Pasal 21

Desa mempunyai kewajiban:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.   meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c.   mengembangkan kehidupan demokrasi;

d.   mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan

e.   meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

BAB V

PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

a.   kepastian hukum;

b.   tertib penyelenggara negara;

c.   kepentingan umum;

d.   keterbukaan;

e.   proporsionalitas;

f.    profesionalitas;

g.   akuntabilitas;

h.   efisiensi; dan

i.    efektivitas.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Struktur

Pasal 23

(1)    Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

(2)    Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

(3)    Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. sekretariat desa;

b. pelaksana teknis; dan

c. perangkat kewilayahan.

(4)    Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 24

(1)    Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunyai wewenang:

a.      memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

b.      menyusun rancangan APB Desa;

c.       menetapkan peraturan desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD;

d.      merencanakan pembangunan desa;

e.      memfasilitas kehidupan masyarakat desa;

f.        mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian desa;

g.      mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h.      mengembangkan teknologi tepat guna;

i.        mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

j.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)    Kepala desa mempunyai hak sebagai berikut:

a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada camat;

b. menetapkan peraturan desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD;

c.   mengelola keuangan desa;

d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya;

e.   melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa; dan

f.    mengelola kekayaan desa.

(4)    Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala desa mempunyai kewajiban:

a.   melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.   meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c.   memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d.   mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.   melaksanakan kehidupan demokrasi;

f.    melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g.   menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;

h.   menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;

i.    mendamaikan perselisihan masyarakat;

j.    mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi desa;

k.   mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa tanpa merugikan masyarakat;

l.    membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

o. memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintah desa; dan

p.   kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5)    Selain melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) kepala desa juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai hakim perdamaian desa.

(6)    Keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud ayat (5) bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Paragraf 3

Larangan bagi Kepala Desa

Pasal 25

Kepala desa dilarang:

a.   membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;

b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, anggota DPRD, dan jabatan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

d. ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

e.   melanggar norma dan adat istiadat masyarakat setempat;

f.    merugikan kepentingan umum;

g.   melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat;

h.   menjadi pengurus partai politik atau pengurus partai politik lokal;

i.    melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau

j.    meninggalkan tugas tanpa ijin atasan.

Paragraf 4

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 26

(1)    Kepala desa berhenti, karena :

a.   meninggal dunia;

b.   permintaan sendiri;

c.   berakhir masa jabatan;dan

d.   diberhentikan.

(2)    Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:

a.   tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

b.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; dan/atau

c.   dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 27

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 28

Kepala desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

(1)    Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan pengadilan, bupati/walikota merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatan.

(2)    Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati/walikota merehabilitasi nama kepala desa yang bersangkutan dan tidak mengaktifkan kembali.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 31

Sekretaris desa ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala desa pada saat kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 32

(1)    Dalam hal kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2)    Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari pegawai negeri sipil dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa disamping tugas-tugas umum pemerintah desa sehari-hari.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 5

Tindakan Penyidikan

Pasal 33

(1)    Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati/walikota atas permintaan pihak yang berwenang.

(2)    Dalam hal persetujuan tertulis dari bupati/walikota tidak terbit dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilanjutkan.

(3)    Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.   tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan

c.   disangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(4)    Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penyidikan.

Paragraf 6

Perangkat Desa

Pasal 34

(1)    Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 35

(1)    Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

a. berpendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;

b.   mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c.   mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

e.   mempunyai kemampuan dalam pembuatan pengaturan; dan

f.    memahami sosial budaya masyarakat setempat.

(2)    Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.

Pasal 36

(1)    Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul kepala desa.

(2) Batas usia pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun serta pada usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 7

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 37

(1)    Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan.

(2)    Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

(3)    Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

(4)    Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 8

Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 38

Kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut dan pakaian dinas.

Pasal 39

Kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 41

(1)    Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

(2)    Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 42

Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:

a.   warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutann sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c.   bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepada pemerintah pusat;

e.   berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;

f. berusia paling rendah 25 tahun terhitung sejak pendaftaran atau sudah/pernah kawin ;

g.   mampu secara jasmani dan rohani;

h.   bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

i.    penduduk desa yang dikenal dan mengenal desa;

j.    tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

l.    tidak pernah mendapat sanksi adat;

m. belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 2 (dua) kali masa jabatan; dan

n.   syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 43

Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih.

Pasal 44

(1)    Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(2)    Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat untuk ditetapkan sebagai kepala desa.

(3)    Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 45

(1)    Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.

(2)    Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

(3)    Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :

” Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Pasal 46

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 48

BPD berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan.

Pasal 49

BPD memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

b. memberikan masukan, saran dan penyempurnaan dalam perumusan regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 50

(1)    Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2)    Jumlah anggota BPD ditetapkan 5 (lima) orang.

(3)    Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(5)    Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :

”Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

(6)    Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Pasal 51

Mekanisme Musyawarah BPD :

a.      Musyawarah BPD dipimpin oleh Ketua.

b.      Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

c.      Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan musyawarah BPD dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 52

(1)    Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2)    Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 53

(1)    BPD menyusun rencana kerja tahunan BPD.

(2)    Pembiayaan terhadap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

(3)    Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris BPD.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

(1)    Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

(2)    Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang berfungsi untuk membahas, mendiskusikan dan mengkoordinasikan program-program strategis yang akan dilaksanakan pemerintah desa dan BPD.

(3)    Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan merupakan masukan bagi kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(4)    Musyawarah desa dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih atau dengan sistem perwakilan.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Pelaksanaan hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 57

(1)    Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 bersumber dari :

a.   pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b.   bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;

d. bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan

e.   hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2)    Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

(3)    Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa dan dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 58

(1)    Kekayaan desa sebagaimana dalam pasal 57 ayat (1) huruf a berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh desa, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum.

(2)    Kekayaan yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah desa harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

(3)    Bangunan milik desa harus dilengkapi bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 59

(1)    Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

(2)    Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.

(3)    Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan desa dicatat dalam kas desa dan dimasukan dalam APB Desa.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 60

(1)    APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

(2)    Rancangan APB Desa dimusyawarahkan dengan BPD.

(3)    Kepala desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 61

(1)    Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2)    Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan kepada sekretaris desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 63

(1)    Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

(2)    Bentuk BUM Desa adalah usaha desa.

(3)    Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat desa.

(4)    Desa hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUM Desa dengan beberapa unit usaha.

(5)    BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan berkedudukan di salah satu desa berdasarkan kesepakatan.

Pasal 64

Modal BUM Desa dapat berasal dari :

a.      pemerintah desa;

b.      tabungan masyarakat; dan

c.      bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUM Desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB X

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Pertama

Pembangunan Desa

Paragraf Satu

Perencanaan

Pasal 66

(1)    Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2)    Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b.   Rencana pembangunan tahunan desa, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3)    RPJM dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

(4)    Peraturan desa tentang RPJM dan RKP-Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

(5)    Program-program sektor yang masuk ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 67

(1)    Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat dusun.

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

(3)    Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu masukan utama dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 68

(1)    Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat.

(2)    data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam monografi desa yang memuat data dasar seperti data wilayah dan tanah, penduduk dan sarana prasarana desa.

Paragraf Dua

Pelaksanaan

Pasal 69

(1)    Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan RKP Desa.

(2)    Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat desa.

(3)    Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

(4)    Pelaksanaan program-program sektor yang masuk ke desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 70

(1)    Pemerintah menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Gubernur sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada kabupaten/kota di wilayahnya.

(3)    Bupati/walikota melakukan pendataan dan identifikasi terhadap desa-desa yang dapat ditetapkan sebagai suatu kawasan pembangunan perdesaan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (3), bupati/walikota menyusun program yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan perdesaan.

(5) Kawasan pembangunan perdesaan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 71

(1)    Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kawasan.

(2)    Pembangunan kawasan perdesaan mencakup pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur.

(3)    Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pasal 72

(1)    Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.

(2)    Pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga wajib mengikut sertakan masyarakat desa yang bersangkutan yang diwakili oleh pemerintah desa dan BPD.

Pasal 73

(1)    Pemerintah mengembangkan sistem informasi desa.

(2)    Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data monografi desa.

(3)    Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4)    Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

KERJASAMA DESA

Pasal 75

(1)    Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2)    Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 77

(1)    Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan peraturan desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(3)    Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat konsultatif.

(4)    Anggaran untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan bersumber dari iuran swadaya masyarakat, APB Desa, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(5)    Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Lembaga Adat

Pasal 79

(1) Pemerintahan daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijaksanaan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PERATURAN DESA

Pasal 80

(1) Peraturan perundang-undangan di desa adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

(2)    Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3)    Pembentukan peraturan desa memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tertulis.

Pasal 81

(1)    Rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pemanfaatan lahan dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2)    Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sudah diterima bupati/walikota melalui camat.

(3)    Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat evaluasi oleh bupati/walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima.

(4)    Apabila dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja tidak mendapat evaluasi peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pasal 82

(1) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa.

(2)    Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris desa.

(3)    Peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa dan pengundangan dalam lembaran desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

(1)    Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

(2)    Sebagian dari tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

Pasal 85

(1)    Bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)    Menteri dan gubernur melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan desa diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 87

(1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p dikenakan sanksi teguran tertulis.

(3) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf k dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(4) Kepala desa yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(5)    Kepala desa yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 88

(1)    Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi.

(2)    Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(3)    Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j dikenakan sanksi teguran tertulis.

(4) Kepala desa yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

(5)    Kepala desa yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB  XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

(1)    Desa yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini tetap sebagai desa, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2)    Kepala desa, perangkat desa dan BPD yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatan atau keanggotaannya.

Pasal 91

(1)    Penggunaan istilah desa, dusun, kepala desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang selama ini menggunakan istilah berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, ketentuan tersebut tetap berlaku dan dikecualikan dari penyebutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2)    Mekanisme penetapan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD, bentuk organisasi pemerintah desa, masa jabatan kepala desa dan keanggotaan BPD, penghasilan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD yang selama ini pelaksanaanya berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, ketentuan tersebut tetap berlaku dan dikecualikan dari pengaturan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(3)    Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

 

Pasal 92

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

Pasal 95

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

D E S A

I. UMUM

1.      Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum yang dimaksudkan adalah desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, tradisi dan adat istiadat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai desa. Substansi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya adalah terkait dengan pengelolaan adat istiadat dan tradisi yang sudah turun temurun berjalan di desa tersebut sepanjang masih masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengeturannya tetap dalam koridor Negara Kesatua Republik Indonesia. Pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dapat melimpahkan pelaksanaan bagian dari suatu urusan pemerintahan untuk dilaksanakan oleh desa. Namun, setiap pelimpahan yang ditugaskan pelaksanaannya ke desa harus diikuti dengan pembiayaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota, kepala desa berada dibawah pengawasan, pembinaan dan koordinasi camat.

2.      Landasan dalam pengaturan mengenai desa adalah :

a. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola kegiatan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Demokratisasi, memiliki makna bahwa kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

c. Hak-hak tradisional, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

d. Partisipasi, memiliki makna bahwa kegiatan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk mengembangkan kemandirian dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

3.      Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui meningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah desa tersebut mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olah kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan-bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

4.      Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat, berlaku ketentuan hukum adat setempat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dimanifestasikan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota.

5.      Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan, pada dasarnya adalah berupaya dapat menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian memberikan masukan-masukan kepada Kepala desa dalam rangka terwujudnya kegiatan pemerintah desa yang dapat mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disamping hal tersebut BPD juga dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam rangka memberikan saran dan pendapat terhadap peraturan desa yang akan ditetapkan.

6.      Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi pada tingkat masyarakat dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Semua lembaga masyarakat yang dibentuk didesa ditetapkan dengan peraturan desa. Selain itu di desa dapat dibentuk lembaga masyarakat lainnya sebagai pelaksana program-program sektor yang masuk ke desa, seperti Gabungan Kelompok Tani, P3A, atau Kelompok Kerja (POKJA) lainnya. Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan lembaga masyarakat tersebut melibatkan pemerintah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

7.      Satuan-satuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam satuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang sengaja dibentuk, telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang dalam eksistensi masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan adat isitidat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa” adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”Peta Batas Desa” adalah peta yang dibuat dengan teknik kartometrik.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

27

Pasal 6

Yang dimaksud sebagai ”kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti wilayah-wilayah terluar dalam perbatasan antar negara, program transmigrasi, dan program-program lain yang dianggap strategis.

Pasal 7

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan cukup luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efesien dan efektif.

Pasal 8

Ayat (1)

Penghapusan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam keadaan darurat, seperti bencana alam yang mengakibatkan seluruh penduduk meninggalkan lokasi desa dan pemerintah desa tidak berjalan atau adanya program nasional untuk membuat kanal air atau bendungan air yang melingkupi seluruh wilayah desa dan kasus lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pada prinsipnya dalam setiap perubahan status desa menjadi kelurahan maka kekayaan desa menjadi milik pemerintahan kabupaten/kota kecuali bagi daerah tertentu yang dalam undang-undang pembentukannya dibentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyesuaian kelurahan menjadi desa hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mewadahi banyaknya kelurahan yang masih berstruktur pedesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “kewenangan yang berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya masyarakat” adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (seperti Subak, Jogoboyo, Jogotirto, Sasi, Mapalus, Kaolotan, Kajaroan), memfasilitasi penyelesaian

perselisihan masyarakat dan tindak pidana ringan, pengelolaan kekayaan desa (tanah kas desa/titi sara, tambatan perahu, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota” seperti: pembentukan kelembagaan masyarakat, pengelolaan infrastruktur desa, pengambilan sumber daya alam yang tidak bertujuan komersial atau digunakan untuk pembangunan fasilitas umum desa, pengelolaan pasar desa, pembersihan saluran air jalan-jalan desa, pembersihan alur sungai, pembagian air untuk sawah. Yang dimaksud dengan “pengambilan sumber daya alam yang tidak bertujuan komersial” yaitu pengambilan sumber daya alam seperti antara lain : pasir, batu, kapur, dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum masyarakat desa yaitu untuk pembangunan prasarana pemerintah desa, jalan-jalan desa, saluran air desa dan sebagainya, dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa setelah mendapatkan ijin dari bupati/walikota dan selanjutnya pemerintah desa wajib melaporkan kepada bupati/walikota tentang pengambilan sumber daya alam tersebut.

Dalam melaksanakan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta kewenangan lokal desa yang diakui kabupaten/kota pemerintah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kabupaten/Kota dan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah desa hanya memiliki hak mengurus dalam rangka membantu pelaksanaan urusan yang dilimpahkan tersebut.

Ayat (2)

Pelimpahan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada desa merupakan pelimpahan urusan yang bersifat teknis seperti urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pelimpahan kewenangan ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta personil dengan memperhatikan jumlah dan jenis kewenangan yang dilimpahkan. Sedangkan pelimpahan kewenangan kepada kepala desa merupakan pelimpahan pelaksanaan urusan yang melekat pada jabatan kepala desa yang meliputi urusan pemerintahan umum seperti pengamalan Pancasila, terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara kerukunan antarumat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

29

Ayat ( 3)

Huruf a

Sekretariat Desa adalah lembaga perangkat desa yang berfungsi melaksanakan pelayanan administrasi, tata usaha, keuangan, perlengkapan, program dan koordinasi perumusan kebijakan.

Huruf b

Pelaksana teknis adalah lembaga perangkat desa yang bertugas melaksanakan bidang teknis tertentu, seperti pamong tani desa, modin/amir/lebe, jagatirto, jagaboyo dan sebagainya.

Huruf c

Perangkat Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas melaksanakan tugas-tugas desa pada wilayah tertentu.

Ayat ( 4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai hakim perdamaian desa kepala desa dapat memutuskan penyelesaian masalah-masalah mengenai perselisihan keluarga dan antar warga masyarakat, pengamanan hak perdata, masalah pertanahan yang memiliki nilai adat dan masalah konflik sosial skala desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”ijin dari atasan” adalah ijin dari bupati/walikota. Pemberian ijin dari bupati/walikota dapat dilimpahkan kepada camat.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sehari-hari.

Pasal 32

Ayat ( 1)

Pada prinsipnya masa jabatan penjabat kepala desa adalah 6 (enam) bulan. Perpanjangan masa jabatan sampai dengan 1 (satu) tahun dimungkinkan apabila di desa yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan belum dapat dilaksanakan pemilihan kepala desa.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk mengisi jabatan sekretaris desa secara bertahap diisi dari pegawai negeri sipil dengan kemampuan teknis pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walaupun kedudukan sekretaris desa dalam struktur organisasi pemerintah desa adalah perangkat desa namun status kepegawaiannya adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang diperbantukan di desa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan administrasi desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 36

Ayat ( 1)

Camat dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa lainnya bertindak atas nama bupati/walikota.

Ayat ( 2)

Pada prinsipnya bagi perangkat desa tidak ada masa jabatan, oleh sebab itu harus dilakukan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1.      Perangkat desa apabila bekerja dengan baik dan berdedikasi dapat melaksanakan tugas sampai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

2.      Bila perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya tidak bekerja dengan baik dan tidak berdedikasi, kurang berdisiplin, melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan/atau tindak pidana sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum usia 56 tahun.

Pertimbangan ditetapkannya usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah :

a.      Bahwa dalam usia tersebut dinilai sudah cukup punya pengalaman dan matang dalam ikut serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;

b.      Bahwa tenggang waktu untuk mengembangkan diri terutama dari sisi profesionalisme dan kedisiplinan bagi perangkat desa yang bersangkutan.

Ayat ( 3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat memperhatikan hirarki struktur organisasi pemerintah desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2)

Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara dan honorarium panitia pemilihan dan pelantikan. Sedangkan untuk biaya kampanye, sosialiasasi dan debat calon dibebankan kepada calon kepala desa.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agama yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara institusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Belum pernah menjabat sebagai kepala desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak di seluruh wilayah Indonesia.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”hibah dan sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain. Pemberian hibah dan sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat ( 1)

Kekayaan desa yang termasuk program-program akselerasi Pemerintah yang dalam batas tertentu diserahkan kepemilikannya menjadi milik desa, seperti Desa Siaga Kesehatan, program air bersih dan sanitasi pedesaan, agroindustri, program transmigrasi, dan sebagainya.

Kekayaan Desa harus dicatat dalam buku Data Invetaris desa dalam rangka memudahkan pemeliharaan dan perawatan.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Ayat ( 3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa ini tidak sepenuhnya dapat mengikuti ketentuan yang berlaku dibidang badan usaha ditingkat Daerah dan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud “modal dari Pemerintah Desa” adalah kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan modal dari tabungan masyarakat adalah kekayaan berupa pengelolaan uang dari program simpan pinjam yang ada di desa dari sejumlah kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat desa sebagai sumber permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewenangan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan menjadi tanggungjawab pemerintah desa yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah merupakan pengaturan ditingkat Desa dan pengaturan lain yang diperintahkan oleh ketentuan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dimaksud hanya mengatur kewenangan hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Kepala Desa” adalah Peraturan pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Bersama Kepala Desa” adalah Peraturan Desa yang dibuat bersama oleh Kepala desa yang sudah dimusyawarahkan dengan BPD masing-masing desa yang bersangkutan.

Ayat ( 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan lahan adalah pemanfaatan lahan sesuai tata ruang Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 60 hari adalah 60 hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 180 hari adalah 180 hari kalender.

37

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 180 hari adalah 180 hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 60 hari adalah 60 hari kalender.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

 

Tentang ahsan ahmad

Lahir di Jepara, 12 Juli 1971 Aktif di organisasi kemasyarakatan dan mengabdi di lembaga pendidikan
Pos ini dipublikasikan di Sosial. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s