Perda Jepara no 13 tahun 2010

Perda Jepara no 13 tahun 2010

KabupatenJepara-2010-13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk ikut
membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, maka Desa dapat membentuk
Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan sebagamana
yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam membentuk
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a,
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa atau
Kelurahan yang bersangkutan.
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang
berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota
dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga
yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di
desa/kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atas prakarsa
masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra
pemerintah desa/kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian
dari kerja Petinggi atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Petinggi atau
Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Petinggi atau
Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa atau Kelurahan,
untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa atau Kelurahan adalah lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program
PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat
Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang
tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan
keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah
Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran
dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi
muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama
bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan
dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah
masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah
hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat
yang berlaku.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaran Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
BAB II
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi
Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
Pasal 3
(1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :
a. Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat
yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
b. Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
c. Sebagai upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat
yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha
mensejahterakan masyarakat;
d. Sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
yang bertumpu pada masyarakat.
(2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :
a. Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa/kelurahan
yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang berdayaguna dan berhasilguna;
c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi
swadaya masyarakat;
d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat desa.
(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya
masyarakat;
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.
(3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,
pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 5
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasilhasil
pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong
royong masyarakat;
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat;
h. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang
(narkoba) bagi remaja; dan
i. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa /
Kelurahan dan masyarakat.
Pasal 6
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. Pengembangan kemitraan;
d. Pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
setempat.
BAB IV
JENIS
Pasal 7
Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) /
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK);
b. Lembaga Adat;
c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
d. RT/RW;
e. Karang Taruna; dan
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 8
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Pasal 9
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong
royong masyarakat; dan
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta
keserasian lingkungan hidup.
Pasal 10
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk
membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat
dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
Pasal 11
Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
mempunyai fungsi :
a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah
Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum
adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan
masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta
memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
dan
c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala
adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa
dan Kelurahan.
Pasal 12
(1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra
dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda
Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW,
RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah
disusun dan disepakati;
d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya
keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup
kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan
kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan
tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK
setempat.
Pasal 13
Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:
a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu
melaksanakan program PKK; dan
b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan
PKK.
Pasal 14
RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu
Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pasal 15
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai
fungsi :
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan
aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Pasal 16
Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas
menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi
generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan
potensi generasi muda di lingkungannya.
Pasal 17
Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di
lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di
lingkungannya;
e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab
sosial generasi muda;
f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan,
kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab
sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan
praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan
sosial di lingkungannya secara swadaya;
h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial;
i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan
berbagai sektor lainnya;
j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat
terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
I. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam
rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
bagi remaja.
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 18
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. penduduk setempat;
c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
(2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan
Petinggi/Lurah.
Pasal 19
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
(3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
(4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
BAB VI
PEMBERHENTIAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
Pasal 20
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan oleh
Petinggi/Lurah, karena :
a. Meninggal dunia ;
b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri ;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Pasal 18 ;
d. Berakhir masa jabatannya;
e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat desa/kelurahan.
f. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.
BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 21
(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya di Desa atau Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan pihak
ketiga di Desa atau Kelurahan bersifat kemitraan.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 22
Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga
Kemasyarakatan.
Pasal 23
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 meliputi :
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan;
b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan; dan
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga
Kemasyarakatan.
Pasal 24
Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :
a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga
Kemasyarakatan;
b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga
Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
dan
g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan.
BAB IX
PENDANAAN
Pasal 25
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :
a. Swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 26
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :
a. Swadaya masyarakat;
b. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah ada pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor
17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan/ Kelurahan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2010
BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 16 Juni
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
S H O L I H
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.
I. PENJELASAN UMUM.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta untuk
memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan
gotong royong dan kekeluargaan, sehingga dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar,
diperlukan dukungan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat
desa/Kelurahan.
Sebagai wujud dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atas
prakarsa masyarakat dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan
mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan Peraturan
Desa/Kelurahan
Agar dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/kelurahan dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan (dapat dibentuk) adalah didasarkan atas
pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas bidang kegiatannya tidak
tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a : Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan
secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan
yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama
kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
Huruf b : Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan,
memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan
masyarakat secara demokrastid, terbuka dan
bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal
bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan
berkelanjutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d : Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi
dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian
masyarakat.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah
mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya
dan saling mengisi.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13

Tentang ahsan ahmad

Lahir di Jepara, 12 Juli 1971 Aktif di organisasi kemasyarakatan dan mengabdi di lembaga pendidikan
Pos ini dipublikasikan di Sosial. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Perda Jepara no 13 tahun 2010

  1. arjun berkata:

    makasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s